Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia sepanjang 2025, jauh melampaui rata-rata nasional, yang ditopang oleh hilirisasi industri nikel. Sepanjang 2025, Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional pada hampir setiap triwulan. Secara kumulatif sepanjang 2025, ekonomi Maluku Utara tumbuh 34,17% dibandingkan 2024.
Berbanding terbalik dengan lonjakan pertumbuhan ekonomi yang mencapai puluhan persen per tahun, kenaikan upah minimum di Maluku Utara justru berjalan sangat lambat dan cenderung mengikuti pola kenaikan nasional yang seragam, tanpa mempertimbangkan lonjakan pertumbuhan ekonomi daerah yang jauh di atas rata-rata nasional. UMP 2026 bahkan hanya dinaikkan 3% dari Rp 3.408.000 menjadi Rp 3.510.240.
Di tengah stagnasi upah, tekanan inflasi di Maluku Utara terus meningkat sepanjang 2025 hingga awal 2026, mengikis daya beli riil pekerja. Inflasi tahunan (year-on-year) yang berfluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan menjelang akhir tahun: inflasi y-on-y tercatat sebesar 1,18% pada Oktober 2025, naik menjadi 1,89% pada November 2025, dan terus meningkat memasuki awal 2026.
Tantangan bagi buruh Maluku Utara tidak berhenti pada rendahnya nominal upah dan tekanan inflasi. Industrialisasi hilirisasi nikel di Maluku Utara berlangsung di wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil dan minim infrastruktur dasar. Bagi buruh yang bekerja di kawasan industri terpencil semacam ini, upah minimum bukan hanya soal angka nominal, tetapi juga harus menutupi biaya hidup yang lebih tinggi akibat keterbatasan akses, mulai dari harga kebutuhan pokok yang lebih mahal karena rantai distribusi yang panjang, hingga minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memaksa buruh menanggung biaya tambahan yang tidak ditanggung di wilayah perkotaan.
Berdasarkan survey komponen hidup layak yang dilakukan oleh gabungan serikat pekerja kawasan PT. IWIP (SBSI, FSPMI-SPLP, F-SPIM), maka kenaikan upah yang seharusnya didapatkan oleh buruh adalah 66,87% atau setara dengan Rp 5.857.586. Berdasarkan nilai hasil survey jika dibandingkan dengan UMP maka terdapat selisih sangat cukup besar, nilai selisihnya sebesar Rp2.347.346.
Upah yang tidak layak serta biaya kebutuhan hidup yang sangat tinggi pada membuat para pekerja di sektor industri nikel harus mengambil jam lembur demi menambal pendapatan. Bergantung pada jam lemburan kemudian melanggengkan jam kerja panjang yang mengorbankan waktu istirahat dan kesehatan para pekerja. Selain jam lemburan yang selalu dijadikan cara untuk bisa menutupi kekurangan kebutuhan hidup, para pekerja juga sering menggadaikan ATM mereka ke jasa BRILINK.
Kenaikan upah layak bagi pekerja adalah prasyarat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi kelas pekerja di Maluku Utara.
Kami mengajak kepada seluruh kelas pekerja di Maluku Utara untuk terlibat dalam memperjuangkan kenaikan upah layak tahun 2027. Upah layak tidak akan didapatkan oleh kelas pekerja secara cuma-cuma, melainkan harus melalui perjuangan panjang. Karena itu, penyatuan dan partisipasi perjuangan adalah prasyarat kunci untuk mendapatkan kemenangan.
Baca selengkapnya: Kertas Posisi: Urgensi Kenaikan Upah Minimum Provinsi Maluku Utara di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Nasional
